• .::::: J A M :::::.

  • MENU

  • KATEGORI TULISAN

  • POLLING

Manajemen Aset Menuju WTP

Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun ini bertekab meraih Predikat WTP ( Wajar Tampa Pengecualian ) yang pada tahun lalu meraih WDP ( Wajar Dengan Pengecualian ) dari hasil berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK maka tahun ini pemerintah Kabupaten Enrekang berbenah dan salah satu yang di benahi ialah asset daerah . Status WTP adalah opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.Dengan opini jenis itu berarti auditor meyakini perusahaan atau pemerintah tersebut (pemprov/ pemkab/ pemkot) telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.Sejak pemberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), salah satu tolok ukur kinerja pemda dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yang harus terlebih dahulu diaudit oleh BPK. Informasi dalam LKPD harus dapat memenuhi kebutuhan penggunanya, yang menurut SAP adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, pemberi pinjaman, dan pemerintah.


Menurut Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dari 400 pemda yang diaudit tahun 2009, yang mendapatkan predikat terbaik yaitu WTP hanya 15. Untuk pemerintah pusat yang mendapat opini WTP ada 45 kementerian/ lembaga (K/L). Untuk Jawa Tengah, dari 36 pemprov/ pemkab/ pemkot, belum ada yang mendapat opini WTP. Pada tahun itu semuanya masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).Saat ini semua pemda sedang menyusun LKPD. Sejumlah pemda, karena keterbatasan SDM yang paham dengan akuntansi masih dibantu tim supervisi BPKP berdasarkan MoU atau menarik auditor BPKP untuk menjadi pegawai daerah guna membenahi permasalahan akuntansi. Hampir semua LKPD di daerah mendapatkan opini tidak wajar (TW/ adverse opinion) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP/ disclaimer opinion) dari BPK, dan hanya sedikit yang mendapat opini WDP. Untuk meningkatkan pendapat WDP menjadi WTP, ada kepala daerah mencoba menyuap auditor BPK .

Pengaruhi Opini

Untuk mendapatkan opini WTP atas LKPD dari tim audit BPK memang cukup sulit mengingat biasanya pengelolaan cash flow tidak dikontrol dengan baik, sistem pengendalian intens pemerintah (SPIP) daerah atas pengelolaan keuangan masih lemah, dan pengelolaan aset daerah tidak dilengkapi dengan bukti administrasi lengkap.

Dari beberapa fakta di lapangan, beberapa kelemahan signifikan dalam penyajian aset tetap antara lain karena pencatatan kartu inventaris barang (KIB) tidak didukung pencatatan pendukung seperti kartu inventaris ruangan (KIR), sebagian besar fisik barang tidak bisa langsung diidentifikasi karena tidak diberi nomor register barang atau nomor register yang menempel pada fisiknya, ada barangnya tetapi tidak terdata dalam KIB, kartu inventaris tidak dibuat berdasarkan data realisasi fisik barang tetapi mengikuti data dari DPPAD, dan adanya ketidaksamaan nilai perolehan antara KIB dan neraca.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: