• .::::: J A M :::::.

  • MENU

  • KATEGORI TULISAN

  • POLLING

STRUKTUR ORGANISASI

A. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.

            Untuk lebih mengefektifkan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 dibentuklah organisasi DPKAD dan tata Kerja DPKAD Kabupaten Enrekang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKAD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, DPKAD Kabupaten Enrekang memiliki  aparatur sampai  dengan saat ini berjumlah 53 orang pegawai yang terdiri dari :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS.

      a. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
      b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
      c. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. KEPALA BIDANG PENERIMAAN

      a. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi
      b. Kepala Seksi Dana Perimbangan
      c. Kepala Seksi Pelaporan

4. KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

      a. Kepala Seksi Akuntansi
      b. Kepala Seksi Verifikasi
      c. Kepala Seksi Pelaporan

5. KEPALA BIDANG PENGELUARAN

      a. Kepala Seksi Anggaran
      b. Kepala Seksi Perbendaharaan
      c. Kepala Seksi Pelaporan.

6. KEPALA BIDANG ASSET

      a. Kepala Seksi Inventarisasi
      b. Kepala Seksi Persertifikatan Asset
                c. Kepala Seksi Neraca Asset

B. Tugas dan Fungsi


A.   Kepala Dinas  Pengelola Keuangan  dan Asset Daerah

  • Kepala DPKAD mempunyai tugas merumuskan kebijakan dibidang keuangan dan Asset  dan Penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya .
  • Dalam melaksanakan tugas tersebut  pada ayat ( 1) Kepala DPKAD mempunyai Fungsi sebagai berikut :
    1. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
    2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan  oleh atasan
    3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
    4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
    5. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
    6. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
    7. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
    8. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
    9. Menyusun anggaran satuan kerja DPKAD
    10. Menyusun dokumen pelaksanaan Anggaran.
    11. Melaksanakan anggaran satuan kerja DPKAD.
    12.  Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak.
    13. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja DPKAD.
    14. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja DPKAD.
    15. Menyusun laporan keuangan DPKAD
    16. Menentukan potensidan jenis sumber penerimaan daerah.
    17. Menyetujui rancangan anggaran DPKAD.
    18. Menjadi tim anggaran eksekutif yang bertanggung jawab utama terhadap besarnya persetujuan anggaran unit kerja.
    19. Menyetujui setiap penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku..
    20. Mengefektifkan realisasi penerimaan sehingga mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan dalam APBD tahun berjalan.
    21. Mengefesienkan realisasi pengeluaran sehingga dapat menekan realisasi pengeluaran atau menambah jenis pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
    22. Mengawasi pengadministrasian  dan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    23. Mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja setiap unit kerja.
    24. Memperlancar urusan kepegawaian dalam lingkungan DPKAD sesuai ketentuan yang berlaku.
    25. Menyetujui penerbitan SPM.
    26. Mencegah terjadinya penyalagunaan dana.
    27. aa. Mneyusun  Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPD ) perubahan APBD,dan Nota Keuangan.
    28. bb.Menyetujui anggaran kas bulan.
    29. cc. Menyiapkan laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD untuk disetujui Bupati.
    30. dd. Menyiapkan informasi keuangan sesuai kebutuhan atasan.
    31. ee. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
    32. ff.  Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
    33. gg.Membuat telaahan staf kepada atasannya atas suatu aturan atau kebijakan yang terkait dengan bidang tugasnya dan kondisi unit kerjanya atau unit kerja atasannya.
    34. hh.Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk  mendorong kelancaran tugas.
    35. ii. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya.
    36. jj. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B.  Sekretaris DPKAD

 ( 1 )  Sekretaris DPKAD  mempunyai tugas menatauasahakan  seluruh   kegiatan operasional Dinas  pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

( 2 )   Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  ( 1 ) Sekretaris DPKAD  mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan  oleh atasan.
  3. Menyusun rencana kerja  sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  4. Mengkoordinasikan RKA dan DPA dalam lingkup DPKAD kepada pimpinan.
  5. Mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan perlengkapan, dan anggaran  dalam lingkup DPKAD  baik pembelanjaannya penggunaannya, pembukuannya dan pelaporan.
  6. Menjamin bahwa seluruh perlengkapan dan kas operasional DPKAD dari pencurian atau kehilangan.
  7. Menyetujui konsep surat  menyurat, surat keputusan, dan surat tugas dari pejabat dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah.
  8. Mempelajari menjelaskan  setiap ketentuan  yang berkaitan dengan kepegawaian,khususnya yang terkait dengan DPKAD dan mengusulkan untuk diterapkan.
  9. Menjamin pengadministrasian data – data kepegawaian dalam lingkup DPKAD.
  10. Memberikan pelayanan teknis terhadap bidang dilingkup DPKAD dalam pelaksanaan.
  11. Mengevaluasi  hasil analisis jabatan dalam lingkungan DPKAD.
  12. Membantu mempercepat pengurusan kepegawaian bagi pegawai DPKAD.
  13. Membuat telaahan staf kepada atasannya.
  14. Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diperintahkan atasan.

C. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.

      ( 1 )  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi dalam lingkungan Dinas  Pengelola Keuangan dan Asset daerah dan membantu pejabat dalam  memperlancar kegiatannya.

(  2 )    Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Mempelajari Peraturan perundang –undangan  dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  • Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  • Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  • Membuat konsep –konsep surat menyurat, surat keputusan dan surat tugas dari pejabat dalam lingkungan DPKAD dan mengadministrasikannya.
  • Mempelajari setiap ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian, khususnya yang terkait dengan DPKAD dan mengusulkan untuk ditetapkan.
  • Mengadministrasikan  data kepegawaian dalam lingkungan DPKAD.
  • Menganalisis jabatan dalam DPKAD.
  • Mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai DPKAD yang telah memenuhi persyaratan.
  • Membantu kebutuhan administrasi kepegawaian bagi pegawai DPKAD yang membutuhkan.
  • Membantu mempercepat pengurusan pensiun bagi pegawai DPKAD.
  • Menyusun anggaran kebutuhan dan pengelolaan sub bagiannya dan membelanjakan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan realisasinya.
  • Menyusun rencana kebutuhan peralatan / perlengkapan dalam lingkungan DPKAD, menggunakannya sesuai ketentuan, membukukannya, dan melaporkannya.
  • Menyusun daftar urut kepangkatan  ( DUK ) DPKAD.
  • Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai DPKAD.
  • Menerbitkan keputusan kenaikan gaji berkala pegawai DPKAD yang telah memenuhi syarat.
  • Menjaga ketertiban  dan kebersihan kantor DPKAD.
  • Melaksanakan tugas keprotokoleran  dan Bakohumas.
  • Menginventarisir permasalahan pada sub bagian Umum dan Kepagawaian serta mencari pemecahannya.
  • Menilai kerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
  • Membuat telaahan staf  kepada atasan.
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  • Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Sub Bagian Perencanaan  

( 1 )  Kepala sub Bagian Perencanaan  mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan pengembangan DPKAD dan Merencanakan Anggaran DPKAD.

( 2 )    Dalam  melaksanakan tugas tersebuta pada ayat  ( 1 ) kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari Peraturan perundang – undangan dan ketentuan  lainnya untuk  menunjang pelaksanaan tugas.

b.  Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.   Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.   Menyusun rencana anggaran satuan dan dokumen anggaran satuan kerja DPKAD.

e.   Menilai  kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

f.    Membuat telaahan staf  kepada atasannya.

g.   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya.

h.   Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

5. Sub Bagian Keuangan.

    ( 1 )   Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai togas pokok melaporkan

Pengendalian  Administrasi  keuangan   DPKAD.

( 2 )   Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  ( 1 ) kepala Sub Bagian  Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Mempelajari peraturan perundang – undangan  dan  ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  • Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  • Melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pada DPKAD.
  • Menyusun dan melaporkan kegiatan DPKAD setiap bulannya.
  • Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan  administrasi keuangan DPKAD.
  • Menilai kinerja  unit  kerjanya dan seluruh stafnya.
  • Membuat telaahan staf  kepada atasannya.
  • Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

5. Bidang Penerimaan

(1) Kepala Bidang  Penerimaan  mempunyai tugas mengkoordinasikan dan  melakukan seluruh penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

(2)    Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) Kepala Bidang Penerimaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b.  Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.   Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.   Menganalisa data dan informasi guna menyusun poetensi dan jenis sumber penerimaan daerah.

e.    Menjamin setiap penerimaan daerah yang telah diotorisasi dan didisposisi oleh pejabat yang berwenang.

f.   Mengawasi penagihan atas setiap tagihan pajak dan retribusi yang jatuh tempoh.

g.    Mengintensifkan dan mengawasi cara penagihan pajak dan retribusi sehingga mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan pajak dan retribusi  dalam APBD tahun berjalan.

h. Melaksanakan penatausahaan  dan pembukuan setiap penerimaan Pajak,retribusi, dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Menjamin bahwa penyusunan anggaran dan realisasi penerimaan pajak,retribusi,dan perimbangan, penerimaan lainnya telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

j. Mendorong setiap unit  kerja menyusun anggaran penerimaan pajak,retribusi, dana alokasi khusus  dan penerimaan lain-lain yang sah.

k. Mendorong setiap unit kerja mengaktifkan penerimaan pajak,retribusi, dana alokasi  khusus  dan penerimaan lainnya sesuai target yang telah ditetapkan.

l.   Mengadakan evaluasi dan monitoring terhadap penerimaan daerah.

m. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pencatatan penerimaan pajak dan retribusi.

n.   Melaksanakan administrasi pengelolaan PBB.

o.   Melaksanakan pengelolaan terhadap penerimaan lain-lain.

p.  Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

q.   Membuat telaahan staf kepada atasannya.

r.  Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.

s.    Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

t.   Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala  Seksi  Pajak dan Retribusi

   (1)       Kepala seksi  pajak dan retribusi mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)         Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Seksi  Pajak dan retribusi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang –undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b.   Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.    Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.  Menggali dan menyusun potensi dan jenis sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah.

e.   Mengadakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

f.   Mengadakan penetapan terhadap besarnya pajak dan retribusi.

g.   Melakukan penerimaan atas setiap penerimaan pajak dan retribusi daerah setelah diotorisasikan  dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.

h.   Melakukan penagihan atas setiap tagihan pajak dan retribusi yang jatuh tempoh.

i. Mengintensifkan cara penagihan pajak dan retribusi daerah sehingga mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD tahun berjalan.

j.    Mengadministrasikan dan membukukan setiap penerimaan pajak dan retribusi.

k.   Menyusun anggaran dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi

l.   Membantu setiap unit kerja menyusun anggaran penerimaan pajak dan retribusi.

m.  Membantu setiap unit kerja mengaktifkan penerimaan pajak dan retribusi.

n. Menagadakan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan PAD.

o. Menginventarisir seluruh penerimaan lain –lain PAD yang sah.

p. Melakukan pengelolaan terhadap kertas/benda berharga.

q.  Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

r.  Membuat telaahan staf kepada atasannya.

s.  Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran  tugas

t.   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

u.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi  Dana Perimbangan.

( 1 )         Kepala Seksi   dana perimbangan mempunyai tugas pokok membantu setiap unit kerja, menyusun anggaran program / kegiatan Dana Alokasi Khusus dan melakukan penerimaan atas dana perimbangan dan penerimaan lainnya.

(  2  )        Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Seksi  Dana Perimbangan  mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  • Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  • Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  • Menyiapkan data  dan informasi berkait dengan perhitungan dan perimbangan.
  • Menghitung kemungkinan alokasi  dana perimbangan dari pusat.
  • Melaksanakan pengurusan terhadap setiap jenis dana perimbangan dan penerimaan lainnya.
  • Membantu setiap unit  kerja menyusun anggaran program/kegiatan yang memanfaatkan dana alokasi khusus.
  • Mengintensifkan penerimaan selain penerimaan pajak, retribusi dan dana perimbangan.
  • Mengadministrasikan dan membukukan setiap jenis dan jumlah penerimaan  dana perimbangan dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Menyusun anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya setiap tahun.
  • Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap obyek dan subyek PBB.
  • Mengadakan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan PBB.
  • Menginventarisir seluruh pendapatan lain –lain yang sah diluar PAD.
  • Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
  • Membuat telaahan staf  kepada stafnya.
  • Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

9.Kepala Seksi Pelaporan

( 1 )      Kepala Seksi pelaporan mempunyai tugas pokok melaporkan realisasi penerimaan  PAD Kabupaten Enrekang.

( 2 )      dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 0 Kepala Seksi pelaporan mempunyai fungsi  sebagai berikut :

a. Mempelajari peraturan perundang – undangan  dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b.Mempelajari tugas petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas.

d. Menyelenggarakan  dan mengkoordinasikan  tata pembukuan  secara sistematis dan kronologis mengenai Realisasi penerimaan  Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ( APBD ).

e. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan  penelitian terhadap bukti kas mengenai penerimaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD.

f. Menyelenggarakan pembukuan  yang sifatnya administratif berupa pencatatan atas realisasi Penerimaan daerah.

g. Menyelenggarakan pembukuan laporan penerimaan  sesuai dengan format yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Menerima dan menghimpunn laporan pelaksanaan APBD dari setiap Satuan kerja dilingkungan Pemerintah daerah.

i.  Menyelenggarakan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi  anggaran penerimaan APBD.

j.   Menghimpun  dan mengolah laporan Realisasi  Semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6(enam) bulan berikutnya

k.  Menyelenggarakan  koordinasi dan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah.

l.   Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan/.

m.  Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10.Bidang Pengeluaran

( 1 )  Kepala Bidang pengeluaran mempunyai tugas pokok menyetujui pengeluaran  yang telah diverifiaksi dan di otorisasi oleh pejabat yang berwenang, menggabungkan RKA,DPA Unit kerja, menyusun konsep RAPBD dan nota Keuangan serta perubahan APBD.

(  2  ) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1) Kepala Bidang pengeluaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Mempelajari perturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  • Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  • Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  • Memeriksa dan meneliti bahan data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran satuan kerja  ( RKA ) dan Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA );
  • Menjamin kebenaran bahan data dan informasi dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD dan nota Keuangan.
  • Memerintahkan dan melakukan perubahan RKA setiap unit kerja sesuai Keputusan Panitia Anggaran Eksekutif.
  • Menjamin bahwa setiap pengeluaran Kas daerah telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan didaftar/diregister dengan benar.
  • Menjamin bahwa setiap surat keputusan berkaitan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan strukutural dan fungsional, tunjangan keluarga, sistem honorarium, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penggajian dan honirarium telah diterapkan.
  • Memeriksa kebenaran daftar gaji, honorarium, dan pajak penghasilan perorangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  • Memeriksa daftar kekurangan gaji,tunjangan,dan uang duka sesuai aturan yang berlaku.
  • Memeriksa kebenaran SPD,SP2D gaji dan lainnya.
  • Memeriksa kebenaran SKPP pindah dan SKPP pensiun setiap pegawai yang telah dibuat.
  • Memeriksa kebenaran daftar penguji SP2D.
  • Melaksanakan pembinaan terhadap satuan pemegang kas.
  • Mengawasi perhitungan pencocokan saldo kas secara berkala antara saldo kas fisik dengan saldo kas menurut pembukuan.
  • Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
  • Membuat telaahaan staf kepada atasan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kepala Seksi Perbendaharaan

    ( 1 )  Kepala seksi  perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan pembayaran, mencatat dan melaporkan setiap pengeluaran yang telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

( 2 )  Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1) Kepala seksi  Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  4. Mengeluarkan dan membukukan setiap pengeluaran kas daerah setelah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
  5. Membuat daftar penguji dan SP2D.
  6. Bersama sub bidang akuntansi melakukan rekonsilidasi pencocokan saldo kas secara berkala antara saldo kas fisik dengan saldo kas menurut pembukuan.
  7. Memeriksa  setiap surat keputusan berkaitan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan struktural  dan fungsional, tunjangan  keluarga, tunjangan jabatan, sistem honorarium, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penggajian dan honorarium.
  8. Menyusun daftar gaji, honorarium, dan pajak penghasilan perorangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  9. Membuat daftar kekurangan gaji, tunjangan, dan uang duka sesuai aturan yang berlaku.
  10. Membuat SP2D Gaji.
  11. Membuat SKPP pindah  dan SKPP pensiun setiap pegawai.
  12. Membuat keterangan pemungutan pajak perorangan kepada setiap pegawai pada setiap  akhir tahun.
  13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  14. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
  15. Membuat telaahan staf  kepada atasan.
  16. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.

12. Kepala Seksi Anggaran.

 ( 1 )  Kepala Seksi  Anggaran mempunyai tugas pokok menyampaikan arah dan kebijakan umum APBD kepada setiap satuan  kerja, mengkoordinasikan penyusunan RKA dan perubahannya oleh tim anggaran Eksekutif, mempersiapkan RAPBD dan melakukan revisi APBD sesuai persetujuan DPRD serta menyusun DPA.

( 2 )  Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1) kepala seksi  Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
  2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  4. Memeriksa dan meneliti bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran  ( RKA ) dan Dokumen Pengguna Anggaran  ( DPA ).
  5. Menjami kebenaran bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan  rancangan  angggaran penadapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), perubahan APBD dan nota keuangan.
  6. Memerintahkan dan melakukan perubahan RKA setiap unit kerja sesuai keputusan panitia anggaran eksekutif.
  7. Mempersiapkan bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan rencana kerja Anggaran   ( RKA ) dan dokumen pengguna anggaran satuan kerja ( DPA ).
  8. Mempersiapkan  bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  ( RAPBD )  perubahan APBD,dan nota keuangan.
  9. Mencatat RKA  yang diajukan oleh setiap unit kerja.
  10. Mencatat perubahan RKA setiap unit kerja yang dilakukan oleh panitia anggaran eksekutif.
  11. Membantu  setiap unit  kerja menyusun RKA dan DPA.
  12. Memeriksa kesesuain  anatara jumlah dan jenis pnerimaan dan pengeluaran dengan DPA.
  13. Membuat SPD
  14. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
  15. Membuat telaahan staf kepada atasan.
  16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Kepala Seksi Pelaporan

(  1  )        Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan  pembinaan dan pengembangan dibidang pembukuan dan laporan pengelauaran.

(  2  )        Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) Kepala seksi pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.     Mempelajari peraturan perundanga-undangan dan ketentuan lainnya unutuk menunjang pelaksanaan tugas.

b.     Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.     Menyusun rencana kerja sebai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.     Mengkoordinasikan  rencana strategi dan rencana Anggaran  Satuan kerja Seksi pembukuan dan laporan pengeluaran  dengan kepala Bidang dan para  kepala  seksi lingkup bidang pengeluaran.

e.    Menyelenggarakan perumusan penetapan kinerja  Seksi dalam rangka penetapan kinerja bidang pengeluaran.

f.     Membina dan mengkoordinir seksi pelaporan dan laporan pengelauaran.

g.    Mendistribusiikan tugas kepada staf dilingkup seksi pembukuan dan laporan pengeluaran.

h.     Membantu kepala bidang dalam pembinaan danpengembangan pegawai di lingkup seksi.

i.      Menyelenggarakan  dan mengkoordinasikan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai realisasi pengeluaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

j.      Menjamin kebenaran bahan  data dan informasi dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan  APBD dan Nota Keuangan.

k.      Memeriksa dan meneliti bahan, data  imformasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan  rencana kerja  Anggaran dan Dokumen pelaksana Anggaran.

l.      Memerintahkan  dan melakukan perubahan  RKA/DPA setiap unit kerja sesuai keputusan  panitia Anggaran Eksekutif.

m.     Menjamin bahwa setiap pengeluaran  kas daerah telah diverifikasi dan diotorisasi  oleh pejabat yang berwenang  dan didaftar / diregister dengan benar.

n.      Menyelenggarakan monitoring  dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi anggaran penerimaan APBD.

o.       Menghimpun dan  mengolah laporan  realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD menjadi laporan realisasi semerter  pertama APBD dan prognosis 6 ( enam ) bulan berikutnya.

p.        Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan  bersama ranperda  tentang pertanggungjawaban  APBD serta rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD.

q.         Menyelenggarakan koordinasi  dan rekonsiliasi atas realisasi  pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

r.         Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.

s.        Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Bidang Akuntansi dan  Verifikasi.

( 1 )  Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi setiap penerimaan dan pengeluaran, membukukan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD.

( 2 )    Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  (1)  Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  4. Memeriksa kebenaran usulan Anggaran Kas Bulanan.
  5. Menjamin bahwa bukti –bukti penerimaan dan pengeluaran beserta kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.
  6. Memeriksa dan mengevaluasi pembukuan transaksi  keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal , buku besar dan buku pembantu.
  7. Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan dan perhitungan APBD.
  8. Menyiapkan informasi keuangan sesuai kebutuhan atasan
  9. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
  10. Melaksanakan rekonsiliasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran antar biadng dalam lingkup BPKD dan Pemegang Kas daerah.
  11. Memeriksa kebenaran usulan anggaran kas bulanan dan penyesuaian  terhadap realisasinya.
  12. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
  13. Membuat telaahan staf kepada atasan.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
  15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Sub Bidang Akuntansi.  

( 1 )  Kepala Sub bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah diotorisasi dengan menggunakan sistem pembukuan sesuai ketentuan dan membuat  laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD dalam satu tahun anggaran.

( 2 )    Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  ( 1 ) Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
  4. Membukukan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal,buku besar dan buku pembantu.
  5. Mengarsipkan semua bukti keuangan termasuk penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Menyusun konsep laporan  keuangan dan laporan perhitungan APBD.
  7. Bensama bendaharawan Umum daerah  melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi keuangan daerah.
  8. Menyiapkan inforamsi keuangan sesuai kebutuhan atasan.
  9. Menyiapkan data dan informasi keuangan kepada badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
  10. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafya.
  11. Membuat telaahan staf  kepada atasan.
  12. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
  13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

16.Sub Bidang Verifikasi

      ( 1 )  Kepala  Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok memverifikasi penerimaan dan pengeluaran unit kerja sesuai DPA dan ketentuan yang berlaku.

( 2 )   Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  ( 1 ) kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  2. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
  3. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  4. Memeriksa bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
  5. Memeriksa kesesuain antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran denganm DPA.
  6. Memeriksa dan  mengevaluasi pembukuan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal, buku besar dan buku pembantu.
  7. Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan dan perhitungan APBD.
  8. Menyiapkan informasi keuangan sesuai kebutuhan atasan.
  9. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan sesuai kebutuhan atasan.
  10.   Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan atau lembaga pemeriksa internal dan Eksternal.
  11. Menilai kinerja unit  kerjanya dan seluruh stafnya.
  12. Membuat telaahan staf  kepada atasan.
  13. Melaksanakan tugas kedinasan  yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
  14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Kepala Seksi Pelaporan.

(  1  )    Kepala seksi pelaporan  mempunyai tugas pokok menyelenggarakan    pembinaan dan pengembangan  dibidang pelaporan.

(  2  )    Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) kepala seksi pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.    Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b.     Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.     Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.  Mengkoordinasikan  rancangan rencana strategis dan  rancangan rencana Anggaran satuan Akuntansi dan kepala seksi verifikasi.

e.     Membina dan mengkoordinir tugas –tugas kerja di seksinya.

f.      Membantu kepala bidang  dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup seksinya.

g.    Menyiapkan data dan menyusun Neraca daerah.

h.    Menyiapkan data dan menyusun laporan Arus kas.

i.     Menyiapkan data dan menyusun Catatan atas laporan keuangan daerah.

j.     Menyiapkan  data dan menyusun laporan semester pertama dan prognosis 6 ( enam ) bulan berikutnya.

k.    Menyiapkan data dan menyusun laporan Realisasi APBD.

l.     Menyiapkan data dan menyusun Rancangan perda tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD.

m.   Menyiapkan data dan menyusun rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

n.    Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.

o.    Membantu kepala bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan seksi bidang.

p.    Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan  oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

18. Bidang Asset

(  1  )   Kepala bidang asset mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan  pembinaan dan pengembangan dibidang asset.

(    2   )       Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) Kepala Bidang Asset mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Mempelajari peraturan perundang – ungang dan  peraturan lainnya dalam pelaksanaan tugas.

b.   Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.   Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.   Menyelenggarakan pembinaan Adminstrasi dan Manajemen  pengelolaan Asset.

e.  Menyelenggarakan pembinaan program  monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan asset.

f.   Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana  strategis Bidang Pengelolaan Asset.

g.  Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana Anggaran satuan kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Asset Daerah.

h.  Menyelenggarakan perumusan penetapan kinerja bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

i.   Membina dan mengkoordinir seksi dilingkup bidang Asset.

j.   Mendistribusikan tugas kepada seksi dilingkup bidang asset.

k.  Membantu kepala dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup bidang Asset.

l.   Menyelenggarakan  Prosedur akuntansi asset.

m.  Menyelenggarakan inventarisasi asset.

n.   Menyelenggarakan standarisasi asset sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan  pengadaan barang.

o.  Mengkoordinasikan  penyusunan pedoman tata cara inventarisasi asset pemerintah daerah dan petunjuk teknis administrasi.

p.  Menyelenggarakan perumusan  dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang daerah.

q.   Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pendistribusian  barang daerah.

r.   Menyelenggarakan pengkoordinasian pembuatan laporan barang daerah.

s.  Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian  pemanfaatan asset daerah.

t.    Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengamanan serta pemeliharaan asset daerah.

u.    Menyelenggarakan perumusan  kebijakan dan pengkoordinasian penilaian asset daerah.

v.   Menyelenggarakan  Perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan  pembinaan, pengawasan, serta pengendalian asset  daerah.

w.  Menyelenggrakan perumusan kebijakan  dan pengkoordinasian pembiayaan dan  tuntutan ganti rugi asset daerah.

x.   Menyelenggarakan pembinaan  dan pengendalian terhadap tugas  setiap seksi di lingkup asset.

y. Membuat telaahan staf  dan pertimbangan kepada atasan

z.  Melaksanakan tugas – tugas lain   sesuai dengan tugas pokok yang diberikan  oleh atasan.

19. Seksi Inventarisasi

( 1  )     Kepala Seksi Inventarisasi mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang inventarisasi.

(  2  )      Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 )  mempunyai fungsi  sebagai berikut :

a.   Mempelajari peraturan perundang – ungang dan  peraturan lainnya dalam pelaksanaan tugas.

b.   Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.   Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.    Mengkoordinasikan rancangan  rencana strategis dan rancangan rencana Anggaran satuan kerja  Seksi dengan kepala bidang Asset, Kepala seksi persertifikatan Asset Kepala seksi neraca Asset.

e.   Membina dan mengkoordinir tugas –tugas kerja diseksinya.

f.    Membantu kepala bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup Seksinya.

g.   Melaksanakan rencana strategis dan rencana Anggaran satuan kerja Seksi Inventarisasi.

h.   Melaksanakan pengkajian dan perumusan standar operasional prosedur ( SOP ) kerja Seksi Inventarisasi.

i.    Melaksanakan pengumpulan, pengolahan,Pemeliharaan dan pemutakhiran Data  serta informasi yang berkaitan dengan pendistribusian, pemamfaatan dan penghapusan Asset daerah.

j.    Menginventarisasi permasalahan –permasalahan yang berhubungan dengan hasil pendistribusian,pemamfaatan, pengamanan dan penghapusan terhadap Asset daerah dan menyiapkan bahan dan menindaklanjuti pemecahan masalah.

k.   Melaksanakan mekanisme  penerimaan, penyimpanan ,pendistribusian ,penggunaan dan pengawasan / pengamanan  serta pemindatanganan  dan penghapusan  atas asset daerah pada satuan kerja / perangkat daerah dan desa.

l.    Memproses usulan rencana kebutuhan barang dari masing –masing perangkat daerah untuk dituangkan dalam APBD.

m.   Menyusun kembali daftar kebutuhan barang dalam satu daftar ( RKBU ) berdasarkan APBD.

n.   Meneliti dan mengusulkan penghapusan barang bergerak maupunbarang tidak bergerak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

o.  Melakukan inventarisasi fisik terhadap bentuk, luas,lokasi,volume / jumlah, jenis,alamat asset pemerintah daerah.

p.  Menginventarisir asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga.

r.    Membuat telaahan dan pertimbangan kepada atasan.

s.    Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

20. Kepala seksi Persertifikatan

(  1 )   Kepala Seksi persertifikatan  mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang Persertifikatan Asset.

(  2  )    Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) kepala seksi persertifikatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.   Mempelajari peraturan perundang – ungang dan  peraturan lainnya

dalam pelaksanaan tugas.

b.   Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.   Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.  Mengkoordinasikan rancanganm rencana strategis  dan nrancangan rencana Anggaran satuan kerja seksi dengan kepala Bidang Asset, Kepala Seksi Invnetarisasi dan kepala seksi Neraca Asset.

e.    Membina dan mengkoordinir tugas –tugas kerja diseksinya.

f.     Membantu kepala bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup Seksinya.

g.     Melaksanakan rencana strategis dan rencana Anggaran satuan kerja Seksi Persertifiktan Asset.

h.     Melaksanakan  pengkajian  dan  perumusan   standar        operasional ( SOP )kerja  seksi persertifikatan asset.

i.      Melaksanakan pemantauan , monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi persertifikatan Asset.

j.      Mengatur Sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan asset daerah.

k.     Mengindentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal asset daerah.

l.      Menentukan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupunpengalihan asset daerah.

m.     Melaksanakan legal audit terhadap asset-asset daerah yang belum bersertifikat .

n.      Mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah / volume , legal dan ekonomi dari asset yang dimiliki pemerintah daerah.

o.      Membuat telaahan staf  dan pertimbangan kepada atasan.

p.      Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

21. Kepala Seksi Neraca Asset.                

(  1  )      Kepala Seksi Neraca Asset mempunyai tugas pokok meyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang Neraca Asset.

(  2  )        Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) kepala seksi Neraca Asset  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.      Mempelajari peraturan perundang – ungang dan  peraturan lainnya

dalam pelaksanaan tugas.

b.      Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.

c.       Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

d.       Mengkoordinasikan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggran satuan kerja seksi dengan kepala bidang Asset, kepala Seksi persertikatan dan Kepala seksi inventarisasi Asset.

e.       Membina dan mengkoordinir tugas –tugas kerja diseksinya.

f.        Membantu Kepala Bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai diolingkup Seksinya.

g.       Melaksanakan pengkajian dan perumusan standar Operasional Prosedur ( SOP ) kerja seksi neraca Asset.

h.       Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan  SOP seksi neraca Asset.

i.       Menyelenggarakan  dan mengkoordinasikan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai realisasi anggaran dan belanja daerah ( APBD ).

j.       Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penelitian terhadap bukti kas mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ).

k.      Menyelenggarakan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa pencatatan atas asset daerah.

l.       Menyelenggarakan pembukuan / Akuntansi sesuai dengan format yang ditetapkan pada peraturan perundang –undangan yang berlaku.

m.     Menyelenggarakan penyusunan laporan neraca Asset daerah

n.     Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan audit laporan Asset oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI.

o.     Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan akuntansi asset daerah.

p.    Membuat telaahan staf dan  pertimbangan kepada atasan.

r.     Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

s.    Menyelenggarakan penyusunan laporan Akuntabilitas Seksi Neraca Asset dalam rangka laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( :LAKIP ) Kepala Dinas.

Satu Tanggapan

  1. klu bs masukin jg sejarah DPKAD..
    thaks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: